Jakarta, TR.ID – Pimpinan DPR RI resmi menerima usulan hak menyatakan pendapat (HMP) dari sejumlah anggota DPR. Sebanyak 120 anggota DPR RI dari 8 fraksi secara resmi menyerahkan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik yang menyelimuti Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka. Penyerahan usulan tersebut digelar di Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI, Rabu (11/11/2026).
Rapat penyerahan usulan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, didampingi Wakil Ketua DPR lainnya, Cucun Ahmad Syamsurizal. Dalam pembukaan rapat, Saan menyampaikan bahwa forum ini disepakati bersifat terbuka.
“Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat ini berdasarkan yang ditandatangani ada 120 orang, dari 8 fraksi yang ada,” ungkap Saan Mustopa.
Berikut rincian jumlah anggota pengusul per fraksi:
No Nama Fraksi Jumlah Anggota
1 Fraksi PKS 28 orang
2 Fraksi NasDem 19 orang
3 Fraksi PKB 18 orang
4 Fraksi Demokrat 18 orang
5 Fraksi PDI Perjuangan 14 orang
6 Fraksi Partai Golkar 11 orang
7 Fraksi Gerindra 11 orang
8 Fraksi PAN 1 orang
TOTAL 120 orang
Jumlah 120 anggota ini jauh melampaui syarat minimal pengajuan HMP yang hanya membutuhkan paling sedikit 25 anggota DPR. Artinya, secara kuantitas, usulan ini telah memenuhi syarat untuk diproses lebih lanjut oleh pimpinan DPR RI.
Saan Mustopa menjelaskan bahwa penyerahan usulan ini dijamin oleh konstitusi dan undang-undang, diatur dalam Pasal 79 ayat (4) UU MD3. HMP dapat diajukan untuk menyatakan pendapat atas:
– Kebijakan pemerintah atau kejadian luar biasa di dalam maupun luar negeri
– Tindak lanjut pelaksanaan Hak Interpelasi dan Hak Angket
– Dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum dan/atau tidak lagi memenuhi syarat jabatannya
“Hak Menyatakan Pendapat diusulkan oleh paling sedikit 25 anggota. Dan usulan disampaikan oleh pengusul kepada pimpinan DPR RI,” jelas Saan merujuk Pasal 210 UU MD3 dan Pasal 191 Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib.
Penting pula ditegaskan, usulan HMP tidak boleh sekadar pernyataan politik, melainkan harus disertai materi, alasan, dan bukti yang sah. Setelah penjelasan hukum selesai, Saan mempersilakan masing-masing fraksi menyampaikan materi usulannya satu per satu, dimulai dari Fraksi PDI Perjuangan.
Dengan telah diserahkannya usulan ini kepada pimpinan DPR RI, kini publik menanti langkah selanjutnya dari lembaga perwakilan rakyat tersebut terkait pembahasan dan penjadwalan sidang paripurna HMP. (Red)
Editor : Redaksi
