Bengkulu Utara TR.ID – Program ketahanan pangan dan hewani menjadi salah satu amanat penting dalam peraturan presiden no 104 tahun 2021 untuk dijadikan sasaran prioritas.Peraturan ini secara tegas memberikan porsi anggaran sebesar 20% dari total Dana desa, itu artinya jika di hitung secara matematis porsi peningkatan ketahanan pangan dan hewani di desa sesuai dengan amanat perpres sebesar seperlima dari jumlah dana desa.Dalam peraturan presiden 104 tahun 2021 tentang anggaran pendapatan belanja negara.
Terkait penyaluran Dana Desa di gunakan sebagai berikut
1 . Program perlindungan sosial berupa BLT 40 %
2 .Program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20%
3 .Dukungan pendanaan covid 19 paling sedikit 8%
4 .program sektor lainnya 32 ℅.
Namun tidak demikian seperti apa yang di laksana di desa Sido luhur kecamatan Padang Jaya Bengkulu Utara ada banyak kejanggalan mulai dari Pengadaan dan pembelian harga sapi serta biaya pembuatan kandang sapi tidak di ketahui jelas Sama warga, menurut keterangan warga yang di sembunyikan identitas kepada media ini Senin 12.6.2023.
menjelaskan “benar Mas ada pembagian sapi dari kepala desa tahun 2022 lalu,warga di suruh untuk pelihara dalam satu kandang ,jumlah sapi yang di bagi kan ada 13 ekor sapi karena desa kami ada 13 rt,satu ekor sapi itu pak kades beli 9 juta mas, biaya pembuatan kandangnya itu sama sekali kami tidak tahu mas” Ujar Warga.
Karena di tolak sama masyarakat untuk di pelihara dalam satu kandang,akhirnya sapi sekarang sudah di bagikan ke warga,ada warga yang dalam satu RT dapat dua sampai tiga ekor sapi.janji kades dulu pembagian nya satu RT dapat satu ekor sapi, tapi nyatanya tidak rata mas,karena desa kami ada 13 RT,ujar nya
Ketika di konfirmasi kades Sido luhur via WhatsApp, untuk kelanjutannya itu di kelola oleh penerima sapi sendiri bang,balas kades.
Dan Ketika di tanya lagi itu program ketahanan tahun berapa dan berapa dana desa,kades tidak menjawab/bungkam.
Warga Desa Sido Luhur mohon kepada pemerintahan Kabupaten Bengkulu Utara segera turun tangan, Dinas Desa terkait baik inspektorat dan aparat penegak hukum (APH) agar segera di periksa dugaan adanya penyimpangan dan penyelewengan keuangan Negara untuk program ketahanan pangan Hewani 20 % dari Dana Desa Tahun 2022.pinta warga.
Laporan : Buyung Andi
Editor : Redaksi
