Bengkulu Utara, TR.ID – Dampak kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat hingga daerah mulai berdampak pada struktur organisasi pemerintahan. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkulu Utara dikabarkan tengah menyiapkan langkah besar dengan melakukan penataan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melalui penggabungan sejumlah dinas.
Berdasarkan informasi yang beredar, sebanyak 10 OPD akan dilebur menjadi 5 OPD sebagai upaya menekan biaya operasional pemerintahan sekaligus meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Langkah tersebut disebut-sebut dilakukan sebagai respons terhadap semakin ketatnya pengelolaan anggaran daerah. Dengan penggabungan OPD, diharapkan belanja operasional dapat ditekan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, sejumlah OPD yang akan digabungkan di antaranya:
1. Dinas Ketahanan Pangan akan bergabung dengan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (DTPHP).
2. Dinas Koperasi dan UKM akan digabungkan dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag).
3. Dinas Pariwisata akan dilebur bersama Dinas Pemuda dan Olahraga.
4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) akan bergabung dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR).
5. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPA) akan digabungkan dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB).
Penataan kelembagaan tersebut diyakini akan berdampak pada pengurangan biaya operasional, mulai dari kebutuhan anggaran administrasi, belanja pendukung hingga efisiensi penggunaan sumber daya aparatur.
Menurut salah satu sumber saat ini di beberapa OPD yang bakal dilebur tersebut saat ini tengah membahas hal tersebut.
Meski demikian, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara terkait rencana penggabungan tersebut. Namun, wacana penyederhanaan struktur OPD dinilai menjadi salah satu langkah yang realistis di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang sedang diterapkan secara nasional. (***)
Editor : REDAKSI
