Bengkulu Utara, TR.ID – Bupati Bengkulu Utara Arie Septia Adinata, S.E, M.Ap., menghadiri Rapat Paripurna DPRD yang digelar di ruang sidang utama, dengan agenda penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan atas Perda Nomor 4 Tahun 2023 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Senin 6 Juli 2026
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Utara, Parmin, S.IP., serta diikuti Wakil Ketua, anggota dewan, unsur Forkopimda, dan para Kepala OPD di lingkungan Pemkab Bengkulu Utara.
Dalam penyampaiannya, seluruh fraksi menyampaikan pemikiran dan saran konstruktif. Secara umum, dewan menekankan bahwa perubahan aturan ini diharapkan menjadi landasan hukum yang kuat guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, penyesuaian tarif dan mekanisme pemungutan harus selaras dengan perkembangan ekonomi masyarakat serta peraturan yang berlaku di tingkat pusat, sekaligus memastikan agar kebijakan yang diambil tidak membebani pelaku usaha mikro maupun warga berpenghasilan rendah.
Ditemui usai rapat, Bupati Arie Septia Adinata menanggapi hal tersebut secara terbuka. Ia mengakui bahwa kondisi keuangan APBD saat ini sedang mengalami tekanan akibat berbagai dinamika yang terjadi. Menghadapi situasi tersebut, pihaknya menegaskan kesiapan untuk bergerak lebih kreatif dan inovatif.
“Kapasitas fiskal APBD saat ini sedang mengalami penurunan akibat sejumlah dinamika perkembangan terkini. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut dan tentunya siap untuk lebih kreatif dan berinovasi dalam menggali potensi pendapatan daerah tanpa membebani masyarakat,” ujar Bupati.
Pemerintah daerah dan DPRD berkomitmen untuk menyempurnakan kebijakan ini secara bersama-sama, sehingga tercipta aturan yang adil, berkelanjutan, dan mampu mendukung pembangunan daerah serta kesejahteraan seluruh warga Bengkulu Utara. (De~Ru)
Editor : Redaksi
