Kaur , TR.ID – Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid,S.Pd.I , menghadiri rapat paripurna DPRD kabupaten kaur dengan agenda penyampaian pandangan fraksi – fraksi terhadap Raperda.
Pertanggung jawaban APBD Tahun 2025 kegiatan tersebut berlangsung diruang rapat paripurna DPRD kabupaten kaur pada hari Senin 6 juli 2026.
Rapat paripurna ini menjadi bagian penting dalam tahap pembahasan Raperda bertanggung jawab pelaksanaan APBD.
Dari tujuh fraksi DPRD kabupaten kaur perwakilan fraksi menyampaikan pandangan serta masukan terhadap laporan yang telah disampaikan oleh pemerintah daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid menyampaikan bahwa rapat ini merupakan tindak lanjut dari penyampaian laporan.
Pertanggung jawaban pemerintah daerah terkait anggaran keuangan tahun 2025.Ia menegaskan bahwa proses ini merupakan bagian dari mekanisme transparasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Menurut Wakil Bupati Kaur berdasarkan hasil rapat paripurna, seluruh fraksi DPRD kabupaten kaur sepakat untuk melanjutkan pembahasan ke tahap berikutnya.
Kesepakatan ini menjadi langkah awal untuk memperdalam evaluasi anggaran sebelumnya. hari ini di DPRD di laksanakan rapat paripurna sebagai tindak lanjut nota pengantar terkait laporan, pertanggung jawaban pemerintah tahun anggaran 2025 . dari hasil pemaparan, seluruh fraksi DPRD setuju untuk dilanjutkan ke pembahasan selanjutnya, ucapan Abdul Hamid.
Lebih lanjut, wakil Bupati mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah catatan penting yang menjadi perhatian dalam pembahasan tersebut.salah satu hal disoroti adalah pendapatan asli daerah ( PAD) yang dinilai masih perlu di optimalkan.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah sejak awal masa kepemimpinannya terus berupaya menggencarkan peningkatan PAD.
langka tersebut dilakukan agar pendapatan daerah dapat terakumulasi secara maksimal dalam APBD dan direalisasikan kembali untuk mendukung pembangunan di kabupaten kaur.
Jadi beberapa hal menjadi catatan termasuk PAD .jadi terkait PAD kami dari pemerintah daerah semenjak kami dilantik menggencarkan dan mengoptimalkan menjadi PAD sehingga betul-betul terakumulasi menjadi APBD dan dapat di realisasikan kembali untuk pembangunan daerah kabupaten kaur. Pungkasnya. (Adv)
Laporan:Tri Ramayani
Editor : Redaksi
